Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Wednesday, April 10 2019

SINERGI ANTAR ANGGOTA MEMPERCEPAT PROSES INTEGRASI DENGAN SISTEM JDIHN

Pekanbaru (9/4), Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Premiere Pekanbaru ini dibuka oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau Elly Wardhani. Hadir dalam pertemuan tersebut 30 orang pejabat dari Bagian Hukum Kota dan Kabupaten serta Dinas Kominfo di Wilayah Provinsi Riau.

Gubernur Riau dalam sambutannya mengungkapkan bahwa JDIH apabila dikelola secara baik, maka akan menjadi jaringan informasi hukum yang efektif bagi siapapun yang membutuhkan. Kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif, pejabat penentu kebijakan kalangan bisnis maupun masyarakat secara umum akan sangat terbantu dengan hadirnya JDIH. Sinergi antar anggota JDIH menjadikan tata kelola JDIH semakin lebih maksimal.

Pada tempat yang sama Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menyampaikan bahwa capaian jumlah anggota JDIH baik yang memiliki website JDIH dan telah terintegrasi masih sangat kecil. Perlu kerja keras dari seluruh anggota JDIH dan pemangku kepentingan di Provinsi Riau. Mengingat dari 35 anggota JDIH di wilayah Provinsi Riau baru 13 anggota yang telah memiliki website JDIH. Lebih lanjut dari seluruh anggota JDIH di wilayah Provinsi Riau tersebut, baru 3 anggota yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN.

“Sinergi antara Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Bagian Hukum Kota dan Kabupaten dan Dinas Kominfo diperlukan dalam rangka mengakselerasi proses integrasi seluruh anggota JDIH di wilayah Provinsi Riau dengan sistem JDIHN,” pungkas Yasmon.

(Aji, Dodo)