Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Tuesday, March 26 2019

Seluruh Kanwil Kemenkumham Belajar Secara Langsung Penggunaan Aplikasi ILDIS Di BPHN

Senin 25 Maret 2019, bertempat di Aula BPHN dilaksanakan Training of Trainers Aplikasi Standar Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Hukum (ILDIS) dan Aplikasi Integrasi JDIHN Bagi Pengelola JDIH Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan yang diinisiasi oleh Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional dan didukung penuh Sekretariat BPHN ini dihadiri oleh seluruh Pengelola JDIH yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sambutan Kepala BPHN yang disampaikan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Drs. Yasmon, M.L.S dipaparkan bahwa adanya kegiatan ini dalam rangka menguatkan peran JDIH di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Melalui forum ini pula diharapkan ada sinergi yang kuat antara BPHN dengan Kantor Wilayah. Adanya paradigma selama ini bahwa JDIH adalah ruang 4×4 yang tidak tertata, tempat buangan bagi pegawai yang tidak produktif, letaknya di gedung paling belakang kantor wilayah dsb haruslah dihilangkan. Keberadaan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 JDIH hendaknya menjadi sebuah kekuatan bagi Kementerian Hukum dan HAM. Suksesnya pengelolaan JDIH di kantor wilayah menjadi suksesnya capaian Indikator Kinerja dari BPHN ataupun Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu diharapkan seluruh SDM JDIH yang ada di kantor wilayah memiliki semangat yang sama dalam memajukan JDIH. Kita guncang Indonesia melalui JDIH, mari kita tunjukkan prestasi melalui JDIH, pungkas Yasmon menutup sambutan Kepala BPHN.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan kebijakan dan kegiatan yang terdapat di masing – masing Pusat di BPHN. Diawali dari Kabag PPL-Sekretariat BPHN, Rahendro yang menjelaskan mengenai pelaksanaan program pembinaan hukum nasional yang mencakup proses penganggaran, kebijakan, dan kegiatan BPHN di kantor wilayah. Dilanjutkan oleh paparan dari Pusat Perencanaan Hukum Nasional yang disampaikan oleh Tongam Renikson terkait dengan strategi pembangunan hukum nasional yang meliputi penguatan SDM dalam pembentukan regulasi hukum nasional dan pengarahan kantor wilayah dalam penyusunan regulasi. Adapun dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum yang diwakili oleh Apri Listiyanto menjelaskan mengenai urgensi analisis dan evaluasi hukum dalam mendukung pembangunan hukum nasional. Sebagai penutup adalah Muhammad Ramdan dari Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum  yang bercerita tentang kompleksitas permasalahan OBH, desa sadar hukum, dan penyuluhan hukum di daerah.

Sesi selanjutnya adalah penyampaian evaluasi performa JDIH per provinsi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional. Dalam paparannya Yasmon menyampaikan bahwa masih banyak provinsi yang anggota JDIHnya belum memiliki website ataupun belum terintegrasi. Peran kanwil hendaknya mampu mendorong Biro Hukum maupun anggota JDIH di daerah agar concern terhadap pengelolaan JDIH maupun proses integrasi. Tidak lupa Yasmon juga mengingatkan kantor wilayah semakin intensif mengenalkan JDIH ke masyarakat. Melalui sarana media sosial, Kanwil harus bisa menjadi pelopor dalam kampanye JDIH bagi seluruh anggota JDIH di daerah.

Pada pertemuan tersebut dikenalkan juga aplikasi E-Reporting sebagai sarana pelaporan pengelolaan JDIH anggota. Kedepan pengisian E-Reporting menjadi parameter dalam penilaian pengelolaan JDIH. Kabid Otomasi Dokumen Hukum menambahkan bahwa aplikasi ILDIS yang diluncurkan BPHN pada akhir 2018 harapannya mampu mengakomodir anggota yang belum memiliki website JDIH dan diharapkan mampu memberikan percepatan integrasi kepada seluruh anggota.

Di sesi akhir dari kegiatan TOT ini dilakukan praktik entry data dan simulasi integrasi yang ada di aplikasi standar pengolahan dokumentasi dan informasi hukum. Dipandu oleh tim teknis JDIH seluruh peserta tampak serius mengikuti dan mempraktikan secara langsung pengoperasian aplikasi ILDIS. “Diharapkan adanya kegiatan ini menjadi sarana transfer knowledege bagi kantor wilayah dalam mengoperasikan aplikasi ILDIS dan tentunya membantu BPHN dalam melakukan proses pengintegrasian. Sehingga pada akhirnya database hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan selama ini semakin mudah diwujudnyatakan”, pungkas Yasmon menutup pertemuan tersebut.