Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Friday, May 3 2019

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN SELENGGARAKAN SOSIALISASI DAN LAUNCHING WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PARIAMAN (30/04) – Bertempat di Aula Balaikota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Daerah Kota Pariaman pada hari Selasa, 30 April 2019 mengadakan kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bagi Aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Pariaman. Pada saat bersamaan dilaksanakan pula Launching Website JDIH Kota Pariaman.

 

Indra Sakti, selaku Sekretaris Daerah Kota Pariaman hadir mewakili Walikota Pariaman. Dalam sambutan Walikota disampaikan bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi hukum merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, oleh karenanya seluruh dokumen hukum harus dikelola dengan baik. Disampaikan pula bahwa Pengelolaan JDIH sebagaimana dimanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional membutuhkan kerja sama yang efektif dan efisien dalam suatu wadah yang dikenal dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pengelolaan dokumen hukum melalui sistem JDIH Sekretariat Daerah Kota Pariaman sudah diupayakan sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, namun dengan segala keterbatasan Kota Pariaman baru dapat memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN pada tahun 2018.

 

Setelah website JDIH Kota Pariaman diperkenalkan kepada OPD se Kota Pariaman, Walikota Pariaman meminta kepada seluruh Pejabat/Aparatur OPD untuk memanfaatkannya dan membantu serta mendukung pengelola dokumen hukum (Bagian Hukum) dalam memperoleh dokumen hukum.

 

Selanjutnya Bagian Hukum Sekretariat Kota Pariaman diamanatkan untuk selalu melakukan Updating data berupa dokumen hukum secara lengkap agar siapa saja yang membutuhkan informasi/dokumen hukum dapat memperolehnya dengan lengkap.

 

Kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Kota Pariaman ini diikuti oleh Pejabat yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Pariaman. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Pariaman, Noviardi, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Sosialisasi ini yaitu memperkenalkan keberadaan JDIH kepada OPD, meningkatkan peran OPD dalam penyediaan data/dokumen serta mendapatkan masukan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang mebutuhkan dokumen dan informasi hukum secara cepat, mudah dan lengkap.

 

Hadir pada kegiatan tersebut pejabat di lingkungan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Narasumber yaitu Reinal Saputra, Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan. Dalam materinya Reinal meyakinkan OPD bahwa JDIH akan sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam hal pendokumentasian produk hukum yang dibutuhkan OPD serta dokumen hukum yang keberadaannya diprakarsai oleh OPD.

Disampaikan pula bahwa selain fokus untuk melengkapi atau menambah koleksi dokumen hukum selengkap-lengkapnya ke dalam aplikasi JDIH, Reinal juga mengajak Bagian Hukum untuk melakukan promosi JDIH di Kota Pariaman kepada masyarakat dengan berbagai materi dan sarana yang menarik baik secara konvensional maupun elektronik dengan manfaatkan lokasi yang strategis sehingga masyarakat tahu akan keberadaan JDIH dan tertarik untuk memanfaatkan JDIH dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap Informasi dan Dokumen Hukum.

 

JDIH Kota Pariaman pada Agustus 2018 telah terintegrasi dengan Pusat JDIHN, namun dengan adanya pengembangan aplikasi integrasi (new version) pada akhir tahun 2018 oleh Pusat JDIHN yang bertujuan agar dokumen hukum seluruh Anggota JDIH yang terintegrasi dapat secara langsung dibackup oleh Pusat JDIHN sebagai basis data dokumen hukum nasional, maka website JDIH Kota Pariaman harus segera melengkapi standar metadata yang sesuai dengan pengolahan dokumen hukum agar dapat melakukan proses re-integrasi.