Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Tuesday, March 12 2019

PENGUATAN PENGELOLAAN JDIH MELALUI MONITORING DAN EVALUASI, LAMPUNG WILAYAH TUJUAN MONEV

Bandar Lampung, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional melakukan monitoring dan evaluasi anggota JDIH di Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 12 Maret 2019 ini dinakhodai oleh Katarina Rosariani Kasubag Tata Usaha Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN didampingi Aji Bagus Pramukti dan Angga Wiratmoko.

Di hari pertama tim menyambangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Tim memberikan apresiasi terhadap Kanwil Kemenkumham Lampung yang menempatkan perpustakaan di ruang paling depan gedung Kanwil sehingga pengunjung maupun pencari informasi hukum dapat mengakses informasi hukum dengan mudah.

Kegiatan monev yang dilakukan di Kanwil Lampung ini ternyata berbarengan dengan kegiatan Bimbingan Teknis JDIH yang dilaksanakan di aula Kanwil Kemenkumham Lampung. Sehingga kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh tim monev untuk menggali informasi pengelolaan JDIH di masing-masing bagian hukum sekretariat daerah kabupaten kota di wilayah Provinsi Lampung yang hadir dalam bimtek tersebut.

Seluruh bagian hukum sekretariat daerah kabupaten kota yang hadir diminta mengisi kuesioner evaluasi JDIH. Dalam beberapa kesempatan tim mendampingi anggota JDIH yang tampak kesulitan dalam melakukan pengisian kuesioner. Beberapa perwakilan anggota yang hadir menyampaikan mengenai kendala di lapangan yang menghambat pengelolaan JDIH diantaranya seperti persoalan SDM, koordinasi dengan Diskominfo setempat yang belum berjalan optimal, atensi pimpinan di daerah yang masih kurang dan persoalan teknis lainnya. Terhadap permasalahan tersebut akan difollow up dengan mengirim Surat Kepala Badan yang nantinya akan ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar lebih memberikan atensi terhadap kemajuan JDIH di wilayahnya.

Pada hari kedua tim mengunjungi Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam pertemuan tersebut diterina secara langsung oleh Metri Gustinawati Kasubag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Diakui oleh Metri bahwa pengelolaan JDIH wilayah Lampung memang masih tertinggal. Ada beberapa daerah kabupaten dan kota di wilayah Lampung yang masih belum terintegrasi dengan Pusat JDIH. Dari sisi anggaran sebenarnya untuk JDIH sudah disupport dengan baik melalui Bappeda Provinsi. Kendala utamanya adalah terkait dengan pergantian dan rotasi pejabat JDIH yang terlalu cepat. Sehingga proses transfer ilmu dan pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Selain itu juga sisi server maupun hal yang sifatnya teknis terkait dengan website masih tergantung dari Diskominfo di daerah. Untuk itu dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan mengundang seluruh anggota JDIH Kota Kabupaten di wilayah Lampung dan mengundang juga dari Pihak Diskominfo Provinsi. Kehadiran Diskominfo Provinsi diharapkan mampu mendorong Diskominfo di daerah agar mampu berkolaborasi bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kabupaten untuk memajukan dan memberikan prioritas terhadap JDIH.

Di akhir monev, tim menitip pesan kepada Kanwil Kemenkumham Lampung maupun Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk bersama-sama mengawal seluruh anggota JDIH di wilayah Lampung agar mampu menunjukkan taringnya lebih baik lagi di kancah nasional. (Ajie/Dodo)