Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Thursday, April 11 2019

PENATAAN REGULASI NASIONAL PERLU DIDUKUNG DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM YANG LENGKAP DAN AKURAT

Toboali (9/4), Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Marina Toboali, Bangka Selatan ini dibuka oleh Gubernur Bangka Belitung yang diwakili Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung H. Maskupal Bakri. Hadir dalam pertemuan tersebut 40 orang pejabat dari Bagian Hukum, Sekretariat DPRD serta Dinas Kominfo Kota dan Kabupaten di Wilayah Provinsi Bangka Belitung.

Gubernur Bangka Belitung dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Biro Hukum merupakan koordinator JDIH di wilayah, bertanggung jawab melakukan pembinaan atas anggota JDIH di Provinsi Bangka Belitung. Untuk itu semua anggota JDIH harus melakukan langkah yang nyata dan berguna di dalam kegiatan-kegiatannya sebagai akuntabilitas penggunaan APBD.

Pada tempat yang sama R. Septyarto Priandono Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum menyampaikan Penataan Regulasi sebagai agenda Reformasi Hukum Jilid II akan sulit dilaksanakan jika tidak didukung oleh tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses oleh setiap orang. Untuk itu pengintegrasian website anggota JDIH menjadi sangat penting sebagai langkah pengumpulan data mengenai dokumentasi dan informasi hukum di dalam data base nasional. Di Provinsi Bangka Belitung sendiri dari 18 anggota JDIH di wilayah Provinsi Bangka Belitung baru 8 anggota yang telah memiliki website JDIH dan semuanya sudah terintegrasi, tetapi mereka harus melakukan re-integrasi karena karena telah aktifnya laman jdih.go.id. sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi dan informasi hukum. Sedangkan perwakilan dari Sekretariat DPRD yang belum memiliki website JDIH menyatakan hendak mengajukan permohonan permintaan aplikasi standar ke BPHN untuk membuat website mereka.

Sebagai pesan penutup R. Septyarto Priandono berharap agar proses re-integrasi dapat selesai paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan ke depan agar program nasional ini dapat berjalan lebih efektif lagi.

(Aji, Dodo)