Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Sunday, March 24 2019

PACU PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA, PUSAT JDIHN SELENGGARAKAN MONITORING DAN EVALUASI JDIH DI PROVINSI JAWA TENGAH

 

SEMARANG (20/3) – Untuk menjalankan tugas pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Anggota JDIH di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilangsungkan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Maret 2019, dengan melakukan pengisian kuesioner terhadap pengelolaan JDIH yang telah dilakukan serta pemantauan langsung terhadap anggota JDIH. Tim Monitoring dan Evaluasi dipimpin langsung oleh Bapak Drs. Yasmon, M.L.S. (Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional), didampingi oleh Reinal Saputra, S.H., M.H. dan Rahma Fitri, S.H..

 

Pemantauan langsung dilakukan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, disambut oleh Ibu Indrawasih, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah), dan Ibu Dian Retno Wulan, S.H., S.pN., M.Kn. (Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum), beserta jajarannya. Dalam monitoring dan evaluasi ini dilakukan pemantauan terkait pengelolaan JDIH dan perpustakaan hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang pengelolaan JDIHnya secara keseluruhan dinilai sudah dilakukan dengan baik.

 

Selanjutnya pemantauan langsung pada Bagian Hukum Kota Semarang, yang disambut oleh Bapak Abdul Haris, S.H., M.M. (Kepala Bagian Hukum Kota Semarang), dan Bapak Much. Machrus, S.H. (Kepala Subbag Perancangan Produk Hukum Pengaturan dan Dokumentasi), beserta para jajarannya. Dalam monitoring dan evaluasi ini disampaikan bahwa subdomain JDIH Kota Semarang yaitu https://jdihukum.semarangkota.go.id/, belum sesuai dengan standar subdomain JDIH dan belum terintegrasi dengan sistem JDIHN. Dikunjungi pula perpustakaan hukum yang dikelola oleh JDIH Kota Semarang, namun jumlah koleksi dokumen hukum yang dikelola pada saat itu tidak dapat diketahui karena sedang dalam pendataan dan penyusunan ulang.

 

Menutup akhir kegiatan monitoring dan evaluasi, Tim melakukan pemantauan langsung ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, disambut oleh Bapak Drs. Yuri Priyanto, S.H., M.H. (Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah), dan Bapak Ahmad Shohib Zaeni, S.H., M.Kn. (Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH), beserta para jajarannya. Dalam monitoring dan evaluasi ini dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH di mana ditemukan permasalahan-permasalahan di antaranya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola JDIH, yang tidak memiliki satu pun staf yang ditempatkan di Sub Bidang yang mengelola JDIH tersebut. Selain itu mengenai perpustakaan yang belum memadai sarana dan prasarananya, ruang koleksinya masih menjadi satu ruangan dengan ruang kerja dan tidak memiliki ruang baca tersendiri.

 

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini disampaikan juga masukan mengenai perlu dilengkapi lagi koleksi dokumen hukum, tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh daerah saja (Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur), tetapi juga dilengkapi dengan Naskah Akademik Rancangan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian mengenai partisipasi aktif anggota JDIH, masih terdapat 7 (tujuh) Anggota JDIH tingkat Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah yang belum terintegrasi dengan sistem JDIHN. Ke depannya Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan terus mendorong Kabupaten / Kota yang belum terintegrasi dengan Pusat JDIHN untuk segera melakukan proses pengintegrasian. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bagian Hukum Kota Semarang, yang telah menyampaikan secara langsung untuk segera berkoordinasi dengan jajaran internal pengelola JDIHnya dan akan mengunjungi BPHN selaku Pusat JDIHN untuk melakukan proses integrasi.

 

Selain itu para Anggota JDIH didorong untuk mempromosikan JDIHnya melalui Media Sosial, yang secara tidak langsung turut mendorong anggota JDIH menjadi lebih aktif dalam mengelola JDIH dengan mengikuti atau mengadakan kegiatan-kegiatan JDIH yang dapat dipublikasikan dalam Media Sosialnya tersebut. Disampaikan pula untuk melihat pengelolaan JDIH bukan sebagai beban, melainkan sebagai wadah untuk meningkatkan kinerja yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.