Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Tuesday, March 12 2019

ILDIS Solusi Mempercepat Integrasi JDIH

Bandar Lampung, bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dilaksanakan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Artiningsih Kabid Jaringan Informasi Hukum Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan bimtek yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 12 Maret 2019 tersebut dihadiri oleh pengelola JDIH pada Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi di wilayah Lampung.

Dalam paparannya Artiningsih menyampaikan bahwa saat ini BPHN tengah mengejar anggota JDIH yang belum terintegrasi melalui aplikasi Indonesian Legal Documentation and Information System (ILDIS). Harapannya dengan adanya aplikasi yang baru ini dapat membantu percepatan proses integrasi. Disampaikan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung mengingat dari 14 Kota/Kabupaten dan Provinsi di wilayah Lampung baru 2 anggota yang telah terintegrasi. Perlu adanya dukungan dan usaha dari semua anggota JDIH di Lampung agar proses integrasi dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh pada seluruh anggota JDIH. Artiningsih juga berpesan agar anggota JDIH segera mengirimkan laporan tahunan melalui aplikasi E-Reporting yang ada di jdihn.bphn.go.id. Lebih lanjut dikatakan oleh Artiningsih bahwa pengisian E-Reporting dan terintegrasinya anggota akan digunakan sebagai salah satu komponen penilaian dan pemberian penghargaan anggota JDIH. Di akhir paparannya Artiningsih dibantu oleh staff Bidang Otomasi Dokumen Hukum Angga Wiratmoko menjelaskan prosedur agar anggota dapat mengintegrasikan website JDIH yang dimilikinya. Bagi anggota yang akan menggunakan ILDIS sebagai aplikasi standar maka dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional pastinya akan memberikan asistensi kepada anggota JDIH agar proses integrasi dapat dengan mudah dilakukan.

Dalam tempat yang sama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyampaikan bahwa Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 sampai dengan saat ini belum berubah. Menjadi pertanyaan adalah apakah kita sekarang sudah berubah menyesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012. Sehingga dengan adanya kegiatan bimtek ini menjadi refleksi bagi kita semua anggota JDIH untuk terus berbenah mengembangkan JDIH, pungkasnya. (Ajie/Dodo)