Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Wednesday, April 24 2019

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERCEPAT PROSES INTEGRASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DENGAN SISTEM PUSAT JDIHN

 

JAKARTA (24/04) – Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN hadir sebagai Narasumber dalam Rapat antar Kementerian mengenai Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Narkotika Nasional (BNN).

 

Kegiatan yang berlangsung di Favehotel PGC Cililitan ini dibuka oleh Kepala Subbidang Perundang-Undangan BNN, Bapak Dr. Supardi, S.H., M.H.. Rapat ini dihadiri pula oleh perwakilan dari Ombudsman RI, Kejaksaan Agung, Kepolisian, maupun Satuan Kerja dan Unit Kerja dari BNN. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh BPHN dengan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, mengenai adanya target pengintegrasian JDIH BNN dengan sistem JDIHN.

 

Kepala Subbidang Perundang-Undangan BNN dalam sambutannya menyampaikan bagaimana JDIH BNN dibentuk pada tahun 2017 dan saat ini sedang dalam proses untuk dapat melakukan integrasi dengan sistem JDIHN. JDIH BNN ini dibuat dengan berkoordinasi dengan lembaga lain, di antaranya yaitu Kejaksaan Agung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), dan Ombudsman RI. Adanya JDIH di BNN sendiri merupakan penunjang dalam melaksanakan pekerjaan karena memudahkan dalam mengakses suatu peraturan yang sudah terkumpul dalam suatu database peraturan, selain sebagai salah satu aspek dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

 

Dalam kegiatan ini, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menyampaikan pengenalan JDIHN secara umum serta perkembangannya saat ini. Secara khusus mengenai JDIH BNN, disampaikan bahwa anggota JDIH tidak cukup hanya memiliki website JDIH saja, anggota yang sudah memiliki website JIDH juga harus mengintegrasikan dengan sistem JDIHN agar dapat terhubung dan dokumen hukum yang dikelola dapat diakses di dalam mesin pencarian yang ada di http://jdihn.go.id/. Sehingga terhadap website JDIH BNN tersebut, harus segera dilakukan pengintegrasian dengan sistem JDIHN.

 

Pengelolaan JDIH yang terintegrasi dengan sistem JDIHN ini tidak hanya dapat menunjang fungsi internal suatu instansi, tetapi juga dapat menjadi wadah untuk memonitor serta mengevaluasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi lain, baik oleh instansi pusat maupun instansi daerah. Selain itu JDIHN juga merupakan bagian dari Revitalisasi Hukum Jilid II yang dicanangkan oleh Pemerintah, sebagai salah satu agenda terpenting yaitu penataan regulasi dengan tersedianya database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

 

“Melalui JDIHN ini diharapkan pembangunan hukum dapat menjadi lebih baik, kualitas peraturan perundang-undangan dapat lebih baik, dan hak publik untuk mendapatkan informasi dapat terpenuhi,” Pungkas Yasmon.

(Rahma/Claudia)