Semua Regulasi >> Peraturan Perundang-undangan (20972) >> Peraturan Perundang-undangan Pusat (13008) >> Peraturan Presiden (1664) >> Peraturan Presiden (PERPRES) (1540)

Peraturan Presiden (PERPRES)

Tahun 121 (1) Tahun 1959 (15) Tahun 1960 (28) Tahun 1961 (21) Tahun 1962 (6) Tahun 1963 (27) Tahun 1964 (48) Tahun 1965 (23) Tahun 1966 (7)
Tahun 1997 (1) Tahun 2003 (1) Tahun 2004 (5) Tahun 2005 (83) Tahun 2006 (112) Tahun 2007 (112) Tahun 2008 (82) Tahun 2009 (60) Tahun 2010 (88)
Tahun 2011 (96) Tahun 2012 (127) Tahun 2013 (108) Tahun 2014 (194) Tahun 2015 (171) Tahun 2016 (115) Tahun 2017 (10)

Peraturan Presiden (PERPRES) Tahun 2016

No Nomor Peraturan Judul/Subjek Full Text Status Hasil Uji Material MK
1 1/2016 BADAN RESTORASI GAMBUT Download File
2 2/2016 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA Download File
3 3/2016 PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Download File
4 4/2016 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Download File
5 5/2016 PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (PROTOKOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) Download File
6 6/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) Download File
7 7/2016 SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Download File
8 8/2016 KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL Download File
9 9/2016 PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1 : 50.000 Download File
10 10/2016 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU Download File
11 11/2016 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA Tidak ada Dokumen
12 12/2016 PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCOL 1 ON UN LIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN) Download File
13 13/2016 PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY POINTS IN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK) Download File
14 14/2016 PENGESAHAN ASEAN FRAME WORK AGREEMENT ON MULTI MODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA) Download File
15 15/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS Download File

Mengubah Perpres No 22 Tahun 2010

16 16/2016 TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Download File

Mencabut Perpres No 167 Tahun 2014

17 18/2016 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR Download File
18 19/2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Download File

Mengubah Perpres No 12 Tahun 2013

19 20/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Download File

Mengubah Perpres No 66 Tahun 2015

20 21/2016 BEBAS VISA KUNJUNGAN Download File

Mencabut Perpres No 69 Tahun 2015

21 22/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL) Download File
22 23/2016 PENGESAHANAGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) Download File
23 24/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Download File

Mengubah Perpres No 61 Tahun 2015

24 25/2016 PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Download File

Mencabut Keppres No 25 Tahun 2003

25 26/2016 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Download File
26 28/2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Download File

Mengubah Perpres No 12 Tahun 2013

27 29/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Download File

Mengubah Perpres No 38 Tahun 2010

28 30/2016 PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION Download File
29 31/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION) Download File

30 32/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Download File

Mencabut Perpres No 138 Tahun 2015

31 33/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Download File

Mencabut Perpres No 106 Tahun 2012

32 34/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Download File

Mencabut Perpres No 98 Tahun 2013

 

33 35/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Download File

Mencabut Perpres No 107 Tahun 2012

34 36/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Download File

Mencabut Perpres No 102 Tahun 2013

 

35 37/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Download File

Mencabut Uang Pelayanan Kegiatan, Uang Pelayanan Sidang, dan Uang Dukungan Pelaksanaan Fungsi Representatif Dewan

36 38/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF Download File
37 39/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Download File
38 40/2016 PENETAPAN HARGA GAS BUMI Download File
39 41/2016 TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI Download File
40 42/2016 PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/CPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT) Download File
41 43/2016 PENGESAHAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, ANDUNREGULATED FISHING (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR) Download File
42 44/2016 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL Download File

Mencabut Perpres No 39 Tahun 2014

43 45/2016 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017 Download File
44 46/2016 PENGESAHAN HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THERE PUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILAGES AND IMMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBUKARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN) Download File
45 47/2016 PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL Download File
46 48/2016 PENUGASAN KEPALA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL Download File

Mencabut Perpres No 32 Tahun 2013

47 49/2016 BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA Download File
48 50/2016 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN Download File
49 51/2016 BATAS SEMPADAN PANTAI Download File
50 52/2016 HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Download File
51 53/2016 PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD'S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA) Download File
52 54/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUER Download File
53 55/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Download File

Mengubah Perpres No 116 Tahun 2015

54 56/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA tIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA) Download File
55 57/2016 PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA Download File
56 58/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) Download File
57 59/2016 SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Download File
58 60/2016 SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Download File
59 61/2016 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Download File
60 62/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA Download File

Merubah Perpres No. 10 Tahun 2010

61 63/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THERE PUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR AND SPECIAL PASSPORTS) Download File
62 64/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ELSALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ELSALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS) Download File
63 65/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI Download File

Mengubah Perpres No 98 Tahun 2015

64 66/2016 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Download File
65 67/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Download File
66 68/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERSOF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Download File
67 69/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPTON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, AND SPECIAL PASSPORTS) Download File
68 70/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS) Download File
69 71/2016 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Download File

Mencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997

70 72/2016 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE Download File

Mencabut Keppres No 2 Tahun 2004

71 73/2016 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN Download File

Mencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997

72 74/2016 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI Download File

Mencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997

73 75/2016 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO Download File

Mencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997

74 76/2016 TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI Download File
75 77/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES) Download File
76 78/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Download File
77 79/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Download File

Merubah Perpres No. 99 Tahun 2015

78 80/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXE,MPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORT Download File
79 81/2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOM.ATIC AND SERVICE PASSPORIS) Download File
80 82/2016 STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF Download File
81 83/2016 BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Download File
82 84/2016 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HA.]I INDONESIA Download File
83 85/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Download File
84 86/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Download File
85 87/2016 SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Download File
86 88/2016 PENGESAHAN PERSETJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES) Download File
87 89/2016 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR Download File
88 90/2016 BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Download File
89 91/2016 KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH Download File
90 92/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Download File
91 93/2016 HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA Download File
92 94/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL Download File
93 95/2016 PENGESAHAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR (KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN TERTENTU TENTANG ANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL Download File
94 96/2016 HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM Download File
95 98/2016 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Download File
96 99/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2O1O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL Download File
97 100/2016 PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG.UNDANG DI MAHI(AMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH Download File
98 101/2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Download File
99 102/2016 PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAI,AM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Download File
100 103/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Download File
101 104/2016 PENGESAHAN AGREEMENT E STAB LISHIN G THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL) Download File
102 105/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Download File
103 106/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA Download File
104 109/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Download File
105 110/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI Download File
106 112/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA Download File
107 113/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS Download File
108 114/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS Download File
109 115/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER Download File
110 116/2016 PEMBUBARAN BADAN BENIH NASIONAL, BADAN PENGENDALIAN BIMBINGAN MASSAL, DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN, DAN PULAU KARIMUN, TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI, DEWAN KELAUTAN INDONESIA, DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL, DAN KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS Download File
111 117/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Download File
112 118/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN Download File
113 119/2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN Download File
114 120/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Download File
115 121/2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Download File

JENIS:
NOMOR:
TAHUN :
TENTANG:
STATUS AKHIR: